Gorgajenius.id
■TOBA
Sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani 9 Kepala Desa se Kecamatan Ajibata mewakili Ribuan Warga kecamatan Ajibata menolak perpanjangan Direktur Utama Badan Pengelola Otorita Danau Toba (BPODT) Jimmy Panjaitan.
Penolakan 9 (Sembilan) kepala Desa dari 10 Kades se Kecamatan Ajibata terhadap Jimmy Panjaitan, melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) diadakan diruang rapat mini gedung DPRD Toba, Rabu (8 April 2026).
Adapun para Kades yang hadir dalam RDP diantaranya, Kades Pardomuan Motung, Comdier Manurung, Kades Sirukkungon, Goklas Manurung, Kades Pardomuan Ajibata Tamba tua Sirait, Kades Motung, Monang Siadari, Kades Sigapiton, Hisar Butarbutar dan Kades Pardamean Sibisa, Maringan Sirait.
Di RDP gabungan komisi A, B dan C dipimpin Wakil Ketua DPRD Thomson Manurung dan dihadiri Candrow Manurung serta sejumlah anggota DPRD lainnya, disampaikan kekecewaan atas kinerja Jimmy Panjaitan selama menjabat Dirut BPODT.
“Kami menolak secara tegas untuk perpanjangan Dirut BPODT Jimmy Panjaitan, dan melalui RDP ini mohon disampaikan ke pusat supaya Jimmy Panjaitan diganti”, Ujar Kepala desa Pardomuan Ajibata, Tamba Tua Sirait mewakili teman-temannya dan masyarakat Ajibata yang hadir.
Lewat surat pernyataan yang sudah kami sampaikan ada beberapa poin yang mendasari penolakan Jimmy Panjaitan sebagai Dirut BPODT, diantaranya, karena tidak tercapainya tujuan dibentuknya BPODT dan tidak mampu menjalankan program serta visi misi selama masa kepemimpinan Jimmy Panjaitan ini.
“Koordinasi yang tidak berjalan dengan baik dengan pemerintah sekawasan Ajibata baik kecamatan dan desa, padahal markas operasionalnya ada di Sibisa Kecamatan Ajibata yang juga sebagai Kaldera Toba dan tidak mengakomodir seluruh UMKM yang berada di sekitaran kawasan Kaldera”.
Anehnya lagi, menurut Tambatua Sirait, pihak BPODT semena-mena menaikkan pajak atau sewa lahan UMKM hingga 30% dan tidak transparan serta tidak melibatkan masyarakat dalam pengalihan pengelolaan BPODT Caldera Toba di Sibisa.
Pihak BPODT ditangan Jimmy, juga mempersempit ruang bagi sanggar tari dan budaya untuk berkembang dan parahnya tidak pro aktif dalam hal mempromosikan kawasan wisata di sekitaran Caldera Kecamatan Ajibata.
Kemudian, Jimmy tidak memberdayakan masyarakat setempat dalam hal rekruitmen tenaga kerja dan sepertinya tertutup bagi kami”, Ujar Tamba Tua.
Kendati Jimmy Panjaitan selaku Dirut tidak hadir dalam RDP dengan DPRD Toba, perwakilan BPODT yang hadir mengikuti rapat mengakui keresahan yang timbul di tengah masyarakat tersebut.
“Kami memahami ini menjadi poin-poin keresahan secara umum berbicara tentang kinerja dan kelembagaan kami.
Betul Investasi di Toba Caldera cukup lambat. Terkait investasi kita menghadapi banyak masalah, termasuk jangka investor untuk berinvestasi.
30 tahun untuk jangka waktu berinvestasi. Beberapa investor yang sudah berminat dan menandatangani, namun persoalannya terletak di jangka waktu.
Perihal UMKM memang sejak Nimo Caldera sudah dipindahkelolakan namun kami tetap menyiapkan lokasi UMKM dan isitu tidak ada penarifan atau sewa.
Namun untuk UMKM di dalam, mereka punya sistem untuk pengelolaan dengan sistem bagi hasil.
Untuk penempatan pos retribusi betul ada di jalan kabupaten namun masih di lahan kami. Pemindahan pos sudah kami rencanakan”, terang Gito Pardede mewakili BPODT.
Sementara itu, perwakilan BPODT lainnya Josua Pardomuan Sihombing menjelaskan dari sisi rencana induk, peletakan pos retribusi tidak ditempatkan di posisi yang sudah ditentukan karena lokasi yang seharusnya letak pos retribusi belum layak.
Menyikapi RDP yang juga di hadiri Pemkab toba, memberi masukan dan tanggapan dari eksekutif diwakili Asisten Ekbang Jonni Lubis dan Plt Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Toba Sahat Manullang dan stakeholder yang hadir disampaikan, dalam RDP hingga akhirnya mendapat kesimpulan.
Terhadap 11 poin yang disampaikan yang menimbulkan keresahan masyarakat, BPODT diharapkan dapat menyikapi dan melakukan perubahan.
“Terkait penolakan Dirut BPODT yang menjadi aspirasi dari kepala desa sebagai pemohon maka kami akan berkoordinasi untuk menyampaikan aspirasi ini ke pemerintah pusat dan tentunya yang membidangi. Itu menjadi kesimpulan rapat kita pada sore hari ini”, Ujar Thomson Manurung.
Kendati tidak hadir di RDP, Direktur BPODT Jimmy Panjaitan saat dikonfirmasi terkait pernyataan masyarakat dan para Kades se Kecamatan Ajibata menyampaikan, “Kita mendengar pak. Tentu dengan senang hati menerima masukan yg membangun. Semoga semua pihak bisa lebih baik lg ke depannya”, Ujar Jimmy.
•JESS/NET.
